Perikatan adalah adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Hubungan hukum dalam harta kekayaan ini merupakan suatu akibat hukum, akibat hukum dari suatu perjanjian atau peristiwa hukum lain yang menimbulkan perikatan.
Dari rumusan ini dapat diketahui bahwa perikatan itu terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan (law of property), juga terdapat dalam bidang hukum keluarga (family law), dalam bidang hukum waris (law of succession) serta dalam bidang hukum pribadi(pers onal law).
Di dalam hukum perikatan, terdapat sistem yang terbuka, dan yang dimaksud dengan sistem terbuka adalah setiap orang dapat mengadakan perikatan yang bersumber pada perjanjian, perjanjian apapun dan bagaimanapun, baik itu yang diatur dengan undang-undang atau tidak, inilah yang disebut dengan kebebasan berkontrak, dengan syarat kebebasan berkontrak harus halal, dan tidak melanggar hukum, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang.
B. Dasar Hukum Perikatan
Dasar hukum perikatan berdasarkan KUHP terdapat tiga sumber yaitu:
1. Perikatan yang timbul dari persetujuan (perjanjian).
2. Perikatan yang timbul undang-undang.
3. Perikatan terjadi bukan perjanjian
C. Asas-Asas Hukum Perikatan
Azas azas hukum perikatan diatur dalam Buku III KUH Perdata, yakni :
1. Asas Kebebasan Berkontrak
2. Asas konsensualisme
3. Kata Sepakat antara Para Pihak yang Mengikatkan
4. Cakap untuk Membuat Suatu Perjanjian Cakap untuk membuat suatu perjanjian
5. Mengenai Suatu Hal Tertentu, artinya apa yang akan diperjanjikan harus jelas dan terinci
6. Suatu sebab yang Halal, artinya isi perjanjian itu harus mempunyai tujuan yang diperbolehkan oleh undang-undang, kesusilaan.
D. Wanprestasi dan akibat-akibatnya
Wansprestasi timbul apabila salah satu pihak (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikan. Adapun bentuk dari wansprestasi bisa berupa empat kategori, yakni :
1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.
Akibat-akibat bagi debitur yang melakukan wansprestasi , dapat digolongkan menjadi tiga kategori, yakni :
a. Membayar Kerugian yang Diderita oleh Kreditur (Ganti Rugi)
b. Pembatalan Perjanjian atau Pemecahan Perjanjian
c. Peralihan Risiko
E. Hapusnya Perikatan
Hapusnya Perikatan menurut pasal 1381:
- Pembayaran
- Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan
- Pembaharuan utang
- Perjumpaan utang atau kompensasi
- Percampuran utang
- Pembebasan utang
- Musnahnya barang yang terutang
- Kebatalan atau pembatalan
- Berlakunya suatu syarat batal
- Lewatnya waktu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar